Poster Hentikan Pembumkaman Ruang Demokrasi dan Diskriminasi RASIALIS Di West Papua (Foto, Dok Rakyat Papua Klademak 3 Kota Sorong)

Tindakan Rasis Yang dilakukan Aparat kepolisian terhadap massa Aksi memperingati Hari Masyarakat Adat Internasional pada tanggal 9 Agustus 2023 di Sorong adalah bentuk kesengajaan karena memang benar Rasisme itu tumbuh subur di dalam setiap penjajahan. Dalam hal ini, awal yang mengakibatkan Rasisme ini lahir dari adanya pembungkaman Ruang demokrasi secara masif dan berkelanjutan oleh aparat kepolisian terhadap setiap aksi demontrasi damai.

Rasisme terhadap rakyat Papua sudah ada sejak NKRI mengambil paksa wilayah Papua dan manusia Papua masuk ke wilayah teritorialnya. Terhitung dari tahun 1961 awal mula rasis dengan cara kekerasan/pembunuhan rakyat bangsa Papua melalui operasi militer TRIKORA dan operasi-operasi militer lainnya. Disitulah awal tindakan rasisme bagi kami rakyat bangsa Papua.

Papua bergejolak di tahun 2019 tidak terlepas dari persoalan rasisme. Dimana mahasiswa Papua di Surabaya mendapat perlakuan rasis dengan sebutan MONYET yg keluar dari mulut anggota TNI. Dalam peristiwa ini, fakta penegakan hukumnya berbanding terbalik, dimana rakyat Papua yang menjadi korban rasisme pada saat itu malah di kriminalisasi oleh hukum Indonesia.

Pada tanggal 26 Juli 2021. Kedua anggota Polisi Militer(POM) melakukan aksi brutal terhadap Orang Asli Papua (OAP), yang juga merupakan seorang difabel, dengan cara membentak, mencekik, dan menginjak kepala korban di tepi jalan. Hal tersebut jelas merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang dijamin dalam pelbagai undang-undang, salah satunya dalam Pasal 33 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, “Setiap orang berhak untuk bebas dari penilaian, penghukuman, atau yang kejam, tidak manusiawi, derajat dan martabat kemanusiaannya.”

Dalam peristiwa ini, negara tidak melihat akar persoalan munculnya rasisme itu lahir dari kolonialisme atau penjajahan. Tapi negara lebih mengedepankan penegakan hukum yang dimana penegakan hukum itu malah selalu balik berpihak kepada pelaku.

Diskriminasi rasial bukan saja terjadi pada kawan-kawan ALIANSI SELAMKAN TANAH ADAT DAN MANUSIA PAPUA tetapi sudah terjadi berulang kali terhadap rakyat Papua pada umumnya. Dan yang lebih mirisnya justru tindakan diskriminasi rasial itu datang dari institusi negara yaitu TNI/POLRI.

Ditegaskan ulang lagi untuk di ketahui semua umat manusia di atas muka bumi ini bahwa, Rasisme itu musuh bersama manusia yang sudah di kecam dunia internasional. Oleh sebab itu rasisme harus dilawan sampai ke akar-akarnya.

Maka, kami rakyat Papua kaldemak 3 Kota Sorong menyatakan sikap kami :

Pertaman mendesak Agar pihak kepolisian Tidak lagi membungkam ruang demokrasi di sorong (secara khusus) maupun seluruh tanah papua secara umum karena demonstrasi damai Sudah dijamin dalam UU dan konstitusi Internasional.

Kedua Kapolres Sorong Harus bertanggungjawab & segera mengundurkan diri / dipecat karena Hal yang dilakukan anggotanya Telah mencederai nilai-nilai kemanusiaan.

Ketiga  Untuk mengakhiri segala bentuk bentuk penjajahan yang kami alami selama berada bersama NKRI. Segera berikan hak menentukan nasib sendiri sebagai solusi demokratis bagi Rakyat Bangsa Papua.

Sorong, 11 Agustus 2023

Video Pernyataan Sikap Rakyat Papua Klademak 3 Kota Sorong

Saat Mahasiswa Papua Jogyakarta menyatakan sikap (foto/Dok FB)

Tidak ada definisi universal mengenai Masyarakat adat dan suku-suku. Tetapi, setidaknya menurut Konvensi ILO No. 169 (Wcms_141867.Pdf, n.d.) mengambil pendekatan praktis terhadap problem ini dan memberikan kriteria objektif dan subjektif untuk mengidentifikasi kelompok-kelompok terkait (lihat Pasal 1 Konvensi). Kriteria-kriteria ini dapat dirangkum sebagai berikut:

Pertama, Indigenous peoples (masyarakat adat). Kelompok ini dapat diidentifikasi dengan ciri-ciri pengenalan diri sebagai anggota masyarakat adat. Misal: garis keturunan dari populasi yang menghuni negara atau wilayah geografis pada saat penaklukan, kolonisasi, atau pembentukan batas negara saat ini. Sementara yang Kedua adalah Tribal peoples (komunitas atau masyarakat kesukuan/suku bangsa). Kelompok ini sendiri dapat diidentifikasi dari kondisi sosial, budaya, dan ekonomi mereka yang membedakan mereka dari bagian-bagian lain masyarakat nasional. Status mereka diatur seluruhnya atau sebagian oleh adat atau tradisi mereka sendiri atau oleh hukum atau peraturan khusus (Who Are the Indigenous and Tribal Peoples?, 2016).

Hingga kini, terdapat 476 juta masyarakat adat di seluruh dunia yang tersebar di lebih dari 90 negara. Mereka berasal dari lebih dari 5.000 Masyarakat adat yang berbeda dan berbicara dalam lebih dari 4.000 bahasa. Masyarakat adat mewakili sekitar 5% dari populasi dunia. Sebagian besar dari mereka 70% tinggal dan berada di benua Asia (Indigenous Peoples Rights Are Human Rights., n.d.)

Berangkat dari definisi tersebut, maka masyarakat adat Auyu sendiri merupakan satu dari sekian banyak masyarakat adat yang tersebar di seluruh dunia. Namun, perlu diingat bahwa jauh sebelum negara maupun komunitas internasional hadir dan memberikan definisi terkait masyarakat adat itu, ‘masyarakat adat’ sendiri sudah ada terlebih dahulu. Komunitas atau masyarakat adat ini terbentuk melalui perjumpaan dan praktik budaya dalam kehidupan mereka antar generasi.

Perjuangan Hendrikus Frengky Woro dan masyarakat adat Auyu melawan perusahaan sawit bukanlah hal baru. Perjuangan mereka sudah berjalan sejak 2013 silam ketika Perusahan Tujuh Menara memasuki wilayah adat mereka. Tepatnya di Kampung Anggai, Distrik Jair, Kabupaten Boven Digoel. Perjuangan tersebut berlanjut hingga sekarang. Berbekal organisasi yang telah dibentuknya, dia bersama masyarakat Adat Auyu mulai melakukan aksi perlawanan terhadap perusahan-perusahaan yang masuk di wilayah adat mereka. Salah satu perusahaan yang sedang mereka lawan ialah Perusahaan PT Indo Asiana Lestari (PT IAL) yang masuk dan melakukan sosialisasi pada tanggal 19 Agustus 2017 di Kampung Ampera, Distrik Mandobo, Kabupaten Boven Digoel. Perjuangan tersebut berlanjut ke tahun 2022 ketika Frengky Woro mendatangi Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Boven Digoel guna menanyakan izin-izin apa saja yang telah dikeluarkan untuk perusahaan tersebut. Dinas terkait menjelaskan, yang memiliki wewenang mengeluarkan izin adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Papua.

Berbekal keterangan tersebut, Frengky Woro didampingin kuasa hukumnya mendatangi Kantor DPMPTSP. Setelah melalui berbagai proses administrasi, mereka tak kunjung menemui titik terang. Merujuk rilis (Organisasi Lingkungan Menjadi Pengungat Intervensi Atas Gugatan Lingkungan yang Dilakukan Masyarakat Adat Papua - Pusaka Bentala Rakyat, 2023) yang dikeluarkan Yayasan Bentala Pusaka pada tanggal 13 Maret 2023 lalu, Frengky woro didampingi kuasa hukumnya melayangkan gugatan terhadap pejabat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Papua, melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura berkenaan dengan kebijakan dan tindakan penerbitan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit dengan kapasitas 90 Ton TBS/Jam seluas 36.096,4 hektar oleh PT Indo Asiana Lestari di Distrik Mandobo dan Distrik Fofi, Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua, pada tanggal 2 November 2021.

Hendrikus Woro, Kepala Marga Woro dari Suku Awyu, pemilik tanah adat, yang mendiami hutan adat di Kali Mappi, beralasan keputusan tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahwa SK 82/2021 diterbitkan dengan melanggar dan mengabaikan hak masyarakat adat untuk memberikan persetujuan bebas sejak awal sebagaimana UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua, objek gugatan menggunakan izin lokasi kadaluarsa, menggunakan AMDAL bermasalah karena tanpa melibatkan marga Woro dan masyarakat luas, yang mengancam hilangnya hak masyarakat adat atas sumber kehidupannya.

Pada tanggal 17 Mei 2023, Yayasan Pusaka Bentala Rakyat dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) mengajukan gugatan intervensi di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura dalam perkara Hendrikus Woro melawan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Papua, atas terbitnya Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Nomor 82 Tahun 2021 Tanggal 2 November 2021 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit dengan Kapasitas 98 Ton TBS/Jam seluas 36.094,4 hektar oleh PT Indo Asiana Lestari di Distrik Mandobo dan Distrik Fofi, Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua.

Berdasarkan pers rilis yang dikeluarkan Yayasan Bentala Pusaka di websitenya. DIjelaskan, Dua anggota masyarakat adat suku Awyu (Gergorius Yame dan Hendrikus Woro) dari Boven Digoel, Papua Selatan menjadi saksi dalam sidang gugatan yang diajukan dua perusahaan sawit terhadap Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada Selasa, 11 Juli 2023. Kesaksian di persidangan ini merupakan kelanjutan dari permohonan intervensi yang didaftarkan masyarakat Awyu sebelumnya– dalam Upaya mempertahankan hutan adat mereka dari konsesi perusahaan sawit.

Berdasarkan Perdasus No 6 tahun 2008 Pasal 7 Ayat 1 tentang lingkungan hidup; bahwa setiap orang berperan serta dalam menjaga, mengelola, memanfaatkan lingkungan berdasarkan prinsip pelestarian lingkungan hidup. Ayat 2 Setiap orang dapat berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan atas kebijakan pelestarian lingkungan hidup. Dalam aturan yang sama pada pasal 9 Ayat 3 dikatakan bahwa setiap orang berhak atas informasi lingkungan hidup yang berkaitan dengan pencemaran, kerusakan, perencanaan dan pemulihan lingkungan hidup. Perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat Papua pun telah diatur dalam Undang-undang Otonomi Khusus NO 21 Tahun 2001, Pasal 43. Berdasarkan aturan-aturan di atas, Tindakan Frengky Woro dan masyarakat adat Auyu sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, Ketika masyarakat adat sedang gencar-gencarnya melakukan penolakan terhadap perusahaan sawit, Gereja, dalam hal ini Keuskupan agung Merauke justru menandatangani MOU dengan perusahaan sawit PT. Korindo (Korea-Indonesia) yang beroperasi di wilayah administrasi Kabupaten Boven Digoel. Bertempat di Wisma Keuskupan Agung Merauke, Mgr. Petrus Canisius Mandagi, MSC Selaku Uskup Agung Merauke menandatangani MOU dengan maksud dua hal. Pertama, bantuan ribuan masker di masa pandemi Covid-19 dan kedua menerima uang sebesar Rp2,4 miliar (Papua, 2021). Tindakan ini merupakan sebuah ironi di bumi Papua. Gereja yang adalah pelayan umat, justru berkonco dengan perusahaan perusak alam di bumi papua yang selama ini dilawan oleh masyarakat adat di wilayah Anim-Ha.

Berdasarkan Latar Belakang di atas, maka kami Pelajar dan mahasiswa-mahasiswi Wilayah adat Anim-Ha (Merauke, Boven Digoel, Asmat dan Mappi) kota studi Yogyakarta menyatakan sikap:

1. Mendukung penuh Frengky Woro dan masyarakat adat Auyu dalam menolak PT. Asiana Lestari di wilayah Hutan Adat Auyu.
2. Mendesak Hakim untuk melihat secara jelih alat bukti yang dihadirkan oleh masyarakat adat Auyu sebagai bukti valid dari masyarakat adat tersebut
3. Mendesak pemerintah Provinsi Papua (dinas terkait) untuk memberikan transparansi terkait semua izin yang telah dikeluarkan untuk seluruh perusahaan kelapa sawit yang ada di tanah Papua. Mengingat dokumen tersebut bukan bersifat rahasia sebab sudah diatur dalam UU NO. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
4. Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Provinsi Selatan dilarang keras mengeluarkan ijin-ijin secara sepihak diatas seluruh tanah adat Masyarakat Papua.
5. Mendesak Keuskupan Agung Merauke untuk segera menghentikan segala bentuk kerja sama dengan perusahaan yang merusak alam di tanah Adat Anim-Ha.
6.  Gereja berhenti bekerja dengan perusahaan di seluruh Tanah Papua.
7. Kami mahasiswa dan pelajar kota studi Yogyakarta wilayah adat anim-ha menolak perusahaan perusahaan yang beroperasi di wilayah adat Anim-Ha.
8. Hentikan kriminalisasi terhadap masyarakat adat, aktivis lingkungan maupun kegiatan kemanusiaan di seluruh tanah Papua.
9. Hentikan segala bentuk perampasan tanah adat di wilayah adat Anim-Ha.
10. Hentikan Bisnis dan operasi militer di seluruh Tanah Papua. 
11. Hentikan segala bentuk diskriminasi dan rasisme terhadap orang papua.
12. Mendesak seluruh kampus di kota Merauke agar bersikap menolak seluruh perusahaan di wilayah adat Anim-Ha dan seluruh tanah Papua.
13. Mendukung penuh masyarakat wadas melawan perusahaan.
14. Mendukung masyarakat adat kalimantan dalam mempertahankan hutan adat mereka.
15. Mendukung masyarakat adat di seluruh dunia dalam melawan eksploitasi sumber daya alam.
16. Kembalikan hak-hak politik Orang Asli Papua.
17. Segera Sahkan RUU Masyarakat Adat.

Oleh : Jesus Anam dan Ted Sprague

Tidak mudah untuk memberikan penilaian teoritik terhadap perjuangan pembebasan nasional Papua dengan situasi obyektifnya yang sangat spesifik dan kompleks. Tapi sudah menjadi tugas kaum revolusioner untuk memberikan penilaian teoritik yang tepat terhadap bentuk-bentuk baru perjuangan yang lahir dari kehidupan, sebagai panduan untuk aksi revolusioner.

Perjuangan pembebasan nasional Papua  memiliki kondisi obyektif yang cukup rumit. Karakter sosial masyarakatnya terpecah-pecah dengan perbedaan-perbedaan yang cukup tajam. Masyarakat tani gunung masih kental dengan karakter primordialisme kesukuannya. Hierarkinya masih kuat. Dan beberapa kelompok variannya masih melangsungkan corak produksi yang tradisional-tribal. Masyarakat pantai, karena sering bersinggungan dengan orang-orang dari luar Papua, memiliki karakter yang lebih maju dan cair, akan tetapi rantai kesukuannya masih tetap mengikatnya kuat-kuat. Masyarakat pendatang sebenarnya jauh lebih kosmopolit, tapi hampir seluruhnya tidak (atau belum) terlibat di dalam perjuangan ini, meskipun organisasi kepemimpinan perjuangan sudah membangun perspektif politik yang lintas ras dan agama. Namun kami tidak menempatkan kerumitan-kerumitan itu sebagai problem politik primer. Kami tidak menganalisanya dengan pendekatan sosiologis. Analisis kami bertumpu pada materialisme historis-dialektis. Di atas semua itu, hal yang cukup menyulitkan untuk membuat penilaian yang tepat, adalah belum adanya kelas pekerja dengan kuantitas dan kualitas yang memadai, sebuah elemen yang, dalam teori Marxis, paling menentukan di dalam perjuangan kelas revolusioner.

Basis kekuatan yang paling progresif untuk merebut kekuasaan, entah itu dalam rangka perjuangan untuk menggulingkan rezim kapitalis di suatu negeri ataupun perjuangan suatu bangsa untuk merdeka dari penjajahnya, adalah kelas buruh. Untuk konteks Papua, elemen progresif ini kuantitasnya masih kecil, bahkan belum bisa diidentifikasi secara jelas. Tetapi kesulitan ini tetap dapat diatasi bila kita melihat masalah kebangsaan Papua sebagai bagian tak terpisahkan dari perjuangan revolusioner kelas buruh di seluruh Indonesia – dan bahkan dunia – dalam menumbangkan kapitalisme. Dengan mendasarkan pada pemikiran Marx, Engels, Lenin dan Trotsky persoalan ini akan segera mendapatkan titik terangnya.

Perspektif mengenai masalah kebangsaan telah didiskusikan secara serius oleh Marx dan Engels dalam tulisan-tulisannya, kemudian dibawa dengan penuh semangat di Internasional Kedua—sebelum Perang Dunia Pertama. Selanjutnya menemukan formulasinya yang lebih jelas pada Lenin dan Trotsky dalam tulisan-tulisannya mengenai hak bangsa-bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri. Untuk penjabaran yang lebih penuh pembaca bisa mengakses tulisan dari Alan Woods yang berjudul “Marxisme dan Masalah Kebangsaan” di situs Militan Indonesia.

Ada beberapa poin utama yang bisa ditarik dari perspektif Marxis mengenai masalah kebangsaan dan perjuangan pembebasan nasional. Pertama, kapitalisme yang telah memasuki krisis dan masa uzurnya niscaya mendorong pecahnya konflik-konflik nasional, tidak hanya antar negeri tetapi tetapi juga dalam negeri dengan munculnya gerakan-gerakan separatis. Pada akhirnya yang menjadi korban dari konflik-konflik nasional ini adalah rakyat pekerja.

Kedua, negara bangsa adalah salah satu hambatan terbesar bagi kemajuan umat manusia, yang di satu sisi memecah belah manusia lewat nasionalisme sempit dan berbagai variannya, dan di sisi lain menjadi rem bagi penggunaan penuh seluruh potensi ekonomi dunia. Globalisasi adalah pengakuan dari kaum kapitalis akan limit negara bangsa, tetapi di bawah sistem kapitalisme globalisasi menjadi sarana untuk semakin menindas rakyat pekerja. Oleh karenanya perjuangan kelas buruh – di dalamnya sebagai bagian tak terpisahkan, perjuangan pembebasan nasional – harus bersifat internasionalis, dengan program pembentukan Federasi Sosialis Dunia yang mengikat semua umat manusia dalam ikatan persaudaraan yang sejati.

Ketiga, perjuangan untuk hak menentukan nasib sendiri adalah perjuangan demokratik, dan seperti semua perjuangan demokratik lainnya ia subordinat pada kepentingan kelas buruh dan perjuangan sosialis secara keseluruhan. Dalam kata lain, hak penentuan nasib sendiri bukanlah hak yang absolut, dimana kaum buruh harus mendukungnya setiap saat dan dimanapun. Semua harus dikaji dengan pertanyaan: apakah ini akan mendekatkan buruh ke pencapaian sosialisme? Mengapa demikian? Karena dalam banyak kesempatan kita telah melihat dalam sejarah bagaimana kaum kapitalis menggunakan hak penentuan nasib sendiri untuk tujuan reaksioner. Contoh paling jelas adalah bagaimana Perang Dunia I dan II – yang pada dasarnya adalah perang imperialis untuk kepentingan modal – dibenarkan dengan dalih hak penentuan nasib sendiri, dengan dalih membela tanah air, menjaga kedaulatan, dan sebagainya. Maka dari itu, kaum Marxis bukanlah dogmatis, tetapi mempertimbangkan semua pertanyaan dari sudut kepentingan kelas.

Lemahnya kelas revolusioner secara kuantitas dan kualitas, yakni proletariat, di Papua membawa kami pada penilaian teoritis yang spesifik, dengan tetap mengkoneksikannya dengan internasionalisme proletariat, sehingga ini tidak menjadi hambatan absolut untuk perjuangan pembebasan nasional Papua. Jika hanya bertumpu pada basis kekuatan yang ada, maka akan sangat sulit untuk sampai pada tujuan itu. Mengkoneksikan perjuangan pembebasan nasional Papua dengan internasionalisme proletariat – dan khususnya perjuangan kelas buruh Indonesia – menjadi sebuah kata kunci.

Perlu ditambahkan perjuangan ini bukan perjuangan oleh “rakyat” Papua untuk “rakyat” Papua. Kata “rakyat” mengandung makna yang abstrak. Kata “rakyat” belum menunjuk pada suatu kelas, tetapi bisa mencakup semua kelas. Oleh karenanya perjuangan Papua Merdeka harus menarik garis kelas yang jelas, yakni bertumpu pada kelas proletar yang merangkul rakyat pekerja tertindas lainnya. Kelas borjuasi Papua tidak bisa diandalkan sama sekali sebagai pemimpin atau bahkan sekutu dalam perjuangan pembebasan nasional Papua. Kepentingan kelas mereka mengikat mereka pada imperialisme Indonesia.

Masalah Organisasional

Setelah berbicara mengenai perspektif politik, kita disajikan dengan pertanyaan organisasional yang sama pentingnya: Apa yang harus dilakukan, dan dari mana memulai? Persoalan mendasar yang terjadi di dalam perjuangan Papua Merdeka adalah belum terbangunnya pemahaman yang jelas mengenai proses dan arah perjuangan. Padatnya aksi-aksi telah melalaikan teori. Aksi-aksi, mulai dari demonstrasi, pemogokan hingga pemberontakan massa, adalah faktor yang menentukan untuk meraih kemenangan. Namun jika aksi-aksi itu tanpa teori, yang terumus dalam program dan metode, maka segala bentuk aksi tersebut akan menguap sia-sia. Seperti uap dalam kotak piston yang bolong-bolong. Uap itu akan berhamburan sia-sia, tidak menggerakkan apa-apa. Tanpa teori revolusioner tak mungkin ada gerakan revolusioner.

Pendidikan politik yang reguler dan disiplin adalah langkah paling pertama untuk membangun organisasi revolusioner yang mampu memimpin perjuangan pembebasan nasional di Papua. Pendidikan ini bukan sembarang pendidikan. Pendidikan ini adalah pendidikan Marxis, yang akan memberikan petunjuk lengkap mengenai perjuangan kelas. Kerja ini dimulai dari lingkaran kader, dalam bentuk sel-sel, yang selanjutnya diluaskan ke massa.

Tahapan kedua, mengkonsolidasikan keuangan revolusioner. Masalah keuangan adalah masalah politik dalam gerakan revolusioner, bukan masalah pembukuan semata. Perspektif politik memandu program organisasi, dan program organisasi akan memandu seberapa besar keuangan yang dibutuhkan. Mencetak Koran (termasuk membayar website), menerbitkan buku, menggaji full-timer, menyewa sekretariat, membeli mesin cetak dan segala kebutuhan organisasi merupakan kebutuhan riil yang tak terelakkan. Ini akan menjadi ukuran seberapa jauh organisasi telah melangkah dan meluaskan pengaruh gagasannya ke massa.

Dari mana keuangan revolusioner didapat? Jangan membayangkan keuangan revolusioner didapat dari para pendana asing, atau para pendana di luar keanggotaan organisasi, sebagaimana yang selama ini banyak dilakukan oleh kaum Kiri. Kemandirian finans akan memberikan kemandirian politik. Keuangan revolusioner didapat dari iuran anggota, dan bukan dari NGO, LSM atau lembaga-lembaga pendana.

Langkah penting yang ketiga adalah memproduksi koran revolusioner. Koran revolusioner, tulis Lenin, tidak hanya sekadar sebagai alat agitasi dan propaganda, tetapi sebagai organisator kolektif, sebagai perancah bangunan dalam proses konstruksi, yang memudahkan komunikasi di antara para konstruktor. Lebih jauh, koran revolusioner bukanlah lembaran-lembaran yang sesak dengan berita-berita tidak penting. Koran revolusioner adalah lembaran-lembaran kertas yang bertuliskan panduan untuk perjuangan.

Keberadaan koran sangatlah penting bagi kaum revolusioner yang ingin mewujudkan revolusi. Ketika kita berbicara tentang kaum revolusioner besar dalam sejarah, mereka tak pernah jauh dari lembaran-lembaran ini: Marx dengan Neue Rheinische Zeitung, Lenin dengan Iskra dan Pravda, Gramsci dengan Ordine Nuovo, James Connolly dengan The Workers Republic, Trotsky dengan Nasha Slovo, dan Rosa Luxemburg dengan Rote Fahne. Karena pentingnya peran koran dalam mewujudkan suatu tujuan, kaum borjuis pun melakukan hal yang sama—misalnya Surya Paloh dengan Media Indonesia, kelompok gereja dengan Kompas, kaum liberal dengan Koran Tempo, Hary Tanoesoedibjo dengan Koran Sindo, dll. Bahkan dalam cerita Revolusi Besar di Perancis, Jean-Paul Marat bukanlah siapa-siapa tanpa koran L’Ami du Peuple. Ini bukan suatu kebetulan. Koran merupakan pusat terdokumentasikannya gagasan-gagasan yang akan dialirkan ke massa agar mereka mendukung tujuan-tujuan tersebut.

Kenapa koran, dalam perspektif ini, ditempatkan di urutan ketiga? Koran tidak akan terbentuk sebelum ada pemahaman yang jelas, sebelum ada pendidikan yang reguler dan disiplin. Koran juga tidak akan terproduksi sebelum ada keuangan revolusioner di dalam organisasi perjuangan kelas. Tapi ketiga langkah penting ini posisinya dialektis. Ketiganya saling mendukung.

Penutup

Sebagai penutup, ada hal yang perlu ditekankan, untuk menghindari kesalahpahaman dan harapan yang berlebihan. Meskipun tak henti-hentinya kita melakukan kerja-kerja sistematis dan terencana, namun bukan berarti pembebasan nasional secara otomatis segera dicapai. Pandangan demikian adalah pandangan yang doktriner. Pembebasan nasional bisa saja terjadi jauh dari hari ini, atau, bisa juga, tanpa menutup kemungkinan, terjadi lebih cepat dari yang diharapkan, terjadi karena adanya ledakan-ledakan perlawanan spontan atau komplikasi-komplikasi politik yang tak terduga sebelumnya. Tugas dari gerakan revolusioner berbasis perjuangan kelas adalah merumuskan secara sistematis dan ilmiah panduan untuk perjuangannya sendiri. Tidak menaruh spekulasi-spekulasi dan berharap pada hal yang tak terduga. Perjuangan kelas bukan seperti permainan judi. Perjuangan kelas harus berpijak pada keyakinan, kerja keras, dan kemampuannya sendiri.

Demikian usaha awal kami, Militan Indonesia, untuk menganalisa problem teoritik dan organisasional dari perjuangan pembebasan nasional Papua, yang kami harap akan terus kami kembangkan sebagai panduan untuk aksi revolusioner. Sering kali kami menutup artikel yang kami tulis dengan seruan “Buruh Sedunia Bersatulah”, dan kali ini dalam menyikapi masalah kebangsaan Papua slogan ini mengambil makna tersendiri yang unik dan penting. “Buruh Sedunia Bersatulah” tidak bisa lagi hanya menjadi slogan di bibir tetapi harus menjadi panduan awal bagi semua kaum revolusioner di Papua khususnya dan di Indonesia umumnya bila kita serius ingin mencapai kemerdekaan 100% bagi rakyat pekerja.

Demi kebutuhan pendidikan dan pemahaman tentang pembebsan bangsa west papua , maka kami koranmaip kembalik terbitkan tulisan kawan Jesus Anam dan Ted Sprague yang di tulis pada tanggal, 22 Sep 2016 lalu di media https://www.militanindonesia.org/ sekarang sudah di ganti dengan https://revolusioner.org. Semoga bermanfaat . Salam juang