Tampilkan postingan dengan label PEREMPUAN. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label PEREMPUAN. Tampilkan semua postingan

Review buku : "Perempuan Bukan Budak Laki-laki" Karya Bapak Gembala Dr.Socrates Sofyan Yoman

Buku Perempuan Bukan Budak Laki-Laki Karya Pdt. Dr.Socrates Sofyan Yoman (Foto/ Pribadi Nyamukcar Karunggu)
Oleh : Nyamuk karunggu

Judul : Perempuan bukan budak laki-laki / penulis, Dr. Socratez Yoman
Editor: Basilius
Jenis Bahan : Monograf
Pengarang : Socratez Yoman (penulis)
Edisi Cetakan : I, Mei 2022
Penerbitan Denpasar : Pustaka Larasan, 2022 © 2022, Dr. Socratez Yoman
Deskripsi Fisik : xviii, 96 halaman ; 21 cm
ISBN : 978-623-6013-63-2
Subjek : Wanita dalam Kristen
Bahasa : Indonesia
Bentuk Karya: Bukan fiksi
Target Pembaca: Umum

Buku Berjudul "Perempuan Bukan Budak Laki-laki" Karya Bapak Gembala Dr.Socrates Sofyan Yoman.

Buku ini saya telah membaca pangkuan kuliah di Universitas Mataram tahun 2023 karena buku ini pertama terbitkan tahun 2022 dengan halaman buku tersebut,sekitar 96 halaman.

Buku ini ditulis berdasarkan pandangan Teologia atau Alkitab bukan buku ini ditulis berdasarkan pandangan Marxisme atau pandangan Kiri Sosialisme mengenai pembiayaan kelas pekerja dan termasuk penyampaian Penindasan perempuan terlibat ganda yang dilakukan oleh negara terhadap anak-anak dan perempuan.

Orang West Papua kebanyakan belum paham soal feminisme aliran radikalisme, feminisme aliran kapitalisme dan feminisme aliran sosialisme sehingga tafsiran judul; Buku Perempuan bukan Budak Laki-laki ini,mengarahnya pada Feminisme aliran Kapitalisme dan feminisme aliran Radikalisme bahwa musuh mereka (Prempuan) adalah Laki-laki karena dunia mereka masih berputar di Papua.

Buku ini saya telah membaca sampai selesai dari halaman ke halaman dan isi dari buku ini sepenuhnya adalah mengenai Teologia yang berbicara tentang Tuhan dan Manusia pertama Adam dan Hawa bahwa Tuhan menciptakan manusia laki-laki dan perempuan sebagai kawan yang setara, kawan kerja, kawan diskusi dan kawan penolong bukan sepembantu.

Saya menyatakan buku ini, berisi tentang pandangan Teologia karena kebanyakan isi bukunya menggunakan Pasal-pasal dan ayat-ayat dari Alkitab perjanjian lama dan perjanjian baru mengenai laki-laki dan perempuan saling menghargai,saling menghormati,saling membantu,saling menolong,saling mengingatkan dan saling mendukung dalam rumah tangga bukan dalam negara.

Maka orang asli Papua Barat jangan menilai dari sampul bukunya saja tapi terlebih dahulu anda harus membaca bukunya dan mengerti isi bukunya lalu kau memberikan pendapat karena Sampul belum tentu menunjukkan isi Bukunya.

Kawan-kawan perempuan Papua yang belum pernah membaca buku dan tidak pernah bergabung dengan gerak Sipil kota tentunya melihat dari judul Buku ini mereka berpikir bahwa Musuh dan Penindas Mereka (Perempuan) adalah Laki-laki padahal sesungguhnya Penindasan terhadap Perempuan yang maksudnya adalah Negara dan alat kekerasan negara (TNI-Polri).

Contoh konkrit berkumpul terhadap perempuan di Papua Barat dalam kontak senjata antara TPNPB dan TNI-Polri dan yang selalu korban adalah ibu-ibu dan anak-anak itulah yang disebut dengan Penindasan lipat ganda dari negara.

TNI-POLRI di Papua Barat melakukan rencana jahat terhadap ibu-ibu dan anak-anak gadis di bawah umur di daerah operasi militer Indonesia merupakan sebuah kebohongan dan pemikiran dari negara Republik Indonesia. Pembukaan pekerja seks komersial (PKS) di daerah pertambangan emas dll yang dibuka oleh negara dan dijaga oleh militer Indonesia merupakan pertengkaran terhadap perempuan Papua Barat. (baca di lingkaran Blok Wabu dan PT. Freeport Indonesia di Timika).

Kalau ada mau bantah buku ini,gunakan Teologia Kristen sangat rumit ruang bagi kawan-kawan perempuan misalnya kenapa Murid Yesus hanya laki-laki bukan kah waktu itu tidak ada Prempuan?? Selajutnya kenapa di dalam Alkitab tidak tertulis nama prempuan adik dari kain dan Habel??

Kalau kita menggunakan kaca mata Teologia yang berbicara tentang Kebebasan Prempuan dan Abadi Perempuan sangat kontradiktif dengan Alkitab itu sendiri. Salah satu contoh perintah Alkitab sebagai berikut;

Saya tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkannya memerintah laki-laki; hendaklah ia diam diri. (Kitab 1 Timotius 2:12) Bukan kata saya ya.
Selajutnya 1 Korintus 14:34 menyatakan bahwa ;Perempuan harus tetap diam di dalam jemaat karena mereka tidak untuk berbicara, melainkan harus tunduk.

Jadi, pada dasarnya Buku karya Bapak Gembala Dr. Socrates Sofyan Yoman ini pendoman atau Nasihat bagi keluarga untuk saling menolong, saling menghargai dan saling mendukung di dalam rumah tangga atau dalam keluarga laki-laki dan perempuan bukan berbicara konteks Kebebasan Perempuan dari menggantungkan Negara.

Rimba, 8 September 2026

Penulis adalah Anggota MAI-P KK Agamua

SURAT CINTA MAMA ELISABETH NDIWAEN UNTUK GENERASI MUDA PAPUA YANG MELAWAN KETIDAKADILAN

Elisabeth Ndiwaen, aktivis perempuan (Foto-PV Merauke)

SURAT CINTA MAMA ELISABETH NDIWAEN UNTUK GENERASI MUDA PAPUA YANG MELAWAN KETIDAKADILAN

Mama senang dan bangga, punya anak anak yang berjuang untk membela kaum yang lemah. Ini suatu kemenangan dari awal perjuangan anak-anak mama yang sudah siap membela kaum yang lemah. Ini mama jujur. Ini suatu perjuangan yang sangat Dahsyat dan luar biasa, dan Tuhan Yesus pun tau apa yang anak-anak ku perjuangkan, di atas Tanah negeri leluhur Orang marind. Anim-Ha dari kondo sampai digul Sudah Tau betapa dahsyatnya anak-anak ku semua.

Tetap semangat, satukan barisan, untuk maju membelah kaum yang lemah. Doa terbaik dari Mama buat semua anak anak mama yang berjuang untuk membela kaum yang lemah, serta menegakkan keadilan dan kebenaran di dunia ini. Tetap semangat berjuang dan bersuara terus, Tuhan Yesus akan selalu bersama anak anak negeri yang bersuara untuk mencari keadilan. Wahai anak anak sekalian mama akan selalu menjaga dan melindungi kalian semua sebagai seorang ibu; Mama yang selalu menyayangi anak-anaknya.

Hormat mama untuk semua: Tuhan Yesus Memberkati Kita semua dan LBH papua Tuhan Yesus jaga dan lindungi bersama anak Teddy, Mama ucapkan banyak Terima kasih karna lewat LBH papua semakin banyak manusia tahu kalau papua ini bukan Tanah kosong dan Lembaga Pusaka bos Angki bersama teman-teman semua, Tuhan Yesus jaga lindungi sampai akhir hayat kita semua, Karena hidup ini cuma sekali saja jadi kita menegakkan kebenaran dan keadilan. Itu saja yang Mama sampaikan.

Akhir kata dari mama jangan kita pernah menyerah, tetapi kita tetap kuat dan satu untuk melawan ketidakadilan yang terjadi.



Mawar Hitam

Orasi Perempuan Papua Menuntut Papua Merdeka.(Foto/Dok)

MAWAR HITAM
Kau tebarkan suara Tuhan
Dalam pelukan derita
Lewat noken, cawat yang menggoda
Suara langkahmu selembut cendrawasih

Manis senyumu tak ubah madu dihutan rimba
Kau rayu setiap insan di metropolitan
Bagimu mereka adalah pembuat kejahatan
Setiap saat kita dbuat tak berdaya

Kau sang mawar Hitam
Berdiri lantang suaramu
Menyapa, mengajak pada kebenaran
Cintamu lantang meluap banjiri Jakarta
Dibalik sunyi yang mengancam

Karya : Iblis Amungsa
Amungsa,18 Agustus 2023

Bahaya LSM-isasi Hak-Hak Perempuan di Afrika

Depolitisasi gerakan perempuan sangat berbahaya bagi masa depan perempuan Afrika, tulis Al-Karib [Siegfried Modola/Reuters]

Tulisan ini awalnya dimuat di ALJAZEERA pada 13 Desember 2018. Dimuat ulang lagi di Koran MAI-P untuk tujuan pendidikan di Papua khususnya bagi Masyarakat Adat.



Agenda LSM di Afrika mendepolitisasi hak-hak perempuan dan mengesampingkan dan melemahkan aktivisme Afrika akar rumput.

Emansipasi wanita adalah salah satu aspek yang paling signifikan dari transformasi sosial dan budaya di seluruh dunia. Perempuan secara bertahap bergerak untuk menempati lebih banyak ruang di arena publik. Namun, di Afrika, sejarah dan dinamika gerakan emansipasi wanita saat ini tidak terdeteksi dan sering tidak terdokumentasi dengan baik di luar wanita yang terkait dengan partai politik, gerakan pembebasan, atau LSM yang menerima dana dari Utara global.

Selama bertahun-tahun, perempuan Afrika telah menembus berbagai lapisan keterasingan dan penindasan, perbudakan yang bertahan lama, kolonialisme, patriarki dan viktimisasi negara pasca-kolonial, yang semakin diperparah oleh siklus konflik bersenjata dan sipil yang telah memaksa perempuan berperan sebagai kombatan, penyintas, dan korban. Keterlibatan perempuan dalam rekonsiliasi dan perdamaian antar-komunal dikesampingkan dan ditangani secara dangkal dalam proses politik.

Selama 40 tahun terakhir, perempuan – terutama perempuan miskin yang merupakan mayoritas penduduk benua tersebut – telah berjuang dengan dampak privatisasi dan ekonomi pasar terbuka yang, pada gilirannya, mempengaruhi pekerja perempuan, guru, bidan, tabib, petani, dan penggembala ternak. Mereka semua kehilangan pekerjaan mereka dalam beberapa bentuk atau lainnya, serta kesempatan untuk maju dan terlibat dalam gerakan feminis kolektif independen.

Misalnya, di Sudan dan Sudan Selatan, pekerjaan kebidanan, keperawatan, dan mengajar sebagian besar diisi oleh wanita yang memiliki serikat pekerja yang kuat selama tahun 1960-an dan 1970-an. Serikat pekerja ini berfungsi sebagai inkubator gerakan feminis, di mana perempuan pekerja dengan akses ke wacana hak dan tindakan kolektif mengambil inisiatif untuk menyebarkan pesan pembebasan perempuan dan berusaha untuk memimpin dengan memberi contoh.

Namun pekerjaan ini dan serikat pekerja yang menyertai mereka telah benar-benar runtuh sejak itu, dengan generasi perempuan menjadi tidak/kurang pekerjaan dan dipaksa untuk menyerah pada realitas sosial dan ekonomi yang gelap. 

Pada 1980-an dan 1990-an, runtuhnya serikat pekerja dan privatisasi menyebabkan, antara lain, polarisasi dan konflik bersenjata di seluruh kawasan – memperburuk masalah yang dihadapi oleh perempuan yang rentan.

Mereka yang dipaksa untuk menyesuaikan diri – biasanya dengan bermigrasi ke pusat kota dan melintasi perbatasan untuk mencari pekerjaan alternatif – mengambil segala bentuk mata pencaharian yang tersedia bagi mereka, seperti penjual otomatis, pekerjaan rumah tangga, perdagangan kecil-kecilan, dan pekerjaan jasa bergaji rendah.

Selanjutnya, gerakan perempuan kehilangan kekuatan kolektifnya. Perempuan kehilangan solidaritas mereka, hubungan mereka satu sama lain dan yang paling signifikan dan menyedihkan, kapasitas mereka untuk terlibat dalam politik secara kolektif karena mereka telah dicabut, dipindahkan dan terpolarisasi.

Ruang sipil di Tanduk Afrika sekarang sepenuhnya ditempati oleh LSM. Selama 40 tahun terakhir, kita telah hidup di masa apa yang saya anggap sebagai “LSM-isasi ruang sipil”, di mana bahasa dan retorika  kesetaraan gender sebagian besar dihasilkan oleh LSM internasional. Tantangan dari LSM-isasi adalah bahwa hal itu sebagian besar tunduk pada imajinasi, asumsi, dan kepentingan lembaga pendanaan Utara dan pengganti mereka.

Misalnya, menantang mutilasi alat kelamin perempuan (FGM) telah menjadi isu prioritas yang mendominasi pekerjaan hak asasi perempuan di Tanduk Afrika selama lebih dari 40 tahun – yang berarti bahwa untuk menjadi aktivis hak-hak perempuan dan kesetaraan gender, seseorang berkewajiban untuk bekerja dan berbicara tentang FGM – membangun pandangan yang menyimpang tentang apa artinya menjadi aktivis dan institusi hak-hak perempuan.

Hal ini terjadi meskipun perempuan di wilayah ini memiliki sejarah panjang perjuangan politik dan sosial yang bertahan hingga hari ini. Namun sebagian besar lembaga Utara mengurangi hak-hak perempuan dan pelanggaran terhadap perempuan menjadi perjuangan satu dimensi melawan FGM.

Tidak diragukan lagi, FGM adalah pelanggaran terhadap hak-hak perempuan dan anak perempuan – tetapi itu adalah gejala dari budaya yang mengakar yang berusaha untuk melemahkan dan mensubordinasikan perempuan dengan mengendalikan tubuh mereka, sebuah budaya yang telah dipelihara dan diberi makan oleh ultra-konservatif. rezim politik.

Tidak ada yang membutuhkan sakit kepala politik

Akibatnya, sebagian besar organisasi perempuan berubah menjadi ruang pasif di mana orang tidak “berpolitik”. Pekerjaan hak-hak perempuan menjadi lebih terfokus pada PR dan para aktivis yang dianggap menjadi elit yang bersaing memperebutkan sumber daya dan hak istimewa.

Dalam konteks ini, retorika pengarusutamaan gender menjadi latihan box-ticking sambil meminimalkan akar penyebab subordinasi perempuan dan politik di balik subordinasi tersebut. Beberapa aktivis yang sadar publik menjadi orang luar, pembawa berita buruk, dan sering dicap terlalu sulit – terlalu politis.

Depolitisasi gerakan perempuan ini sangat berbahaya bagi masa depan perempuan Afrika. Ini telah mempengaruhi generasi perempuan muda di bagian dunia kita, menyebabkan mereka bercita-cita untuk bekerja untuk LSM tentang hak-hak perempuan untuk mengklaim hak-hak sosial dan ekonomi daripada membuat perubahan yang berarti.

Di negara-negara di mana mayoritas berjuang untuk mengakses kebutuhan dasar manusia, para elit LSM lokal menggunakan posisi mereka untuk mendapatkan hak istimewa sambil menghindari penderitaan politik. Namun pembicaraan tentang hak-hak perempuan dan membangun agenda perempuan tidak dapat dicapai tanpa aktivisme politik.

#MeToo di Afrika

Gerakan #MeToo sangat penting dalam mengungkap hubungan kekuasaan yang mapan yang menyampaikan subordinasi perempuan. Namun, bahkan dalam konteks Utara, gerakan seperti #MeToo dapat dengan mudah dibatalkan dan dimanipulasi oleh sistem patriarki yang kuat jika tidak secara jelas didefinisikan dan terstruktur dengan pola hubungan kekuasaan yang dirancang untuk melemahkan perempuan dan orang-orang yang terpinggirkan. #MeToo akhirnya dapat dikooptasi di bawah tren global saat ini dari konservatisme dan polarisasi sosial ekonomi yang berkembang.

Inilah sebabnya, sebagai wanita Afrika, kita perlu menahan diri untuk tidak mengikuti secara membabi buta dinamika dan retorika Utara dalam hal agenda hak-hak perempuan, dan berpikir sangat hati-hati tentang gerakan #MeToo kita sendiri. #MeToo Afrika   harus didasarkan pada dan diinformasikan oleh realitas kompleks dari pengalaman kita.

Perempuan telah berbicara di Afrika sejak lama – tetapi dalam ruang hampa. Lembaga peradilan kita masih tertinggal dalam hak asasi manusia dan keadilan dan mereka sebagian besar bersifat patriarki . Oleh karena itu, penting bagi para aktivis hak-hak perempuan untuk mengedepankan pemahaman politik mereka sambil mengejar kesetaraan dan keadilan.  

Kita hidup dalam masyarakat di mana kekerasan dilegitimasi dan sangat terintegrasi ke dalam hukum dan norma budaya kita. Poligami merajalela dan sebagian besar negara kita tidak memiliki undang-undang status pribadi yang memperhatikan hak-hak perempuan dan kemanusiaan. Kekerasan seksual tetap menjadi fitur realitas hidup perempuan. Akhir-akhir ini, gelombang fundamentalisme Islam dan Kristen menyebar dan menemukan taman bermain yang subur untuk melembagakan misogini dalam masyarakat kita.

Pertanyaannya adalah: Sejauh mana modalitas intervensi saat ini yang diprioritaskan oleh pemerintah Utara dan penggantinya berkontribusi pada gerakan perempuan di Tanduk Afrika dan di tempat lain di benua itu?

Risiko mengikuti dinamika dan retorika Utara secara membabi buta

Tidak ada keraguan bahwa dukungan internasional telah memainkan, dan sedang memainkan, peran penting dalam memungkinkan keberlangsungan wacana hak-hak perempuan di Afrika. Namun demikian, dukungan Utara sebagian besar telah mengendalikan hak-hak perempuan dan agenda kesetaraan gender bersama dengan imajinasi kita, pada akhirnya mengurangi kapasitas kita sebagai aktivis untuk memiliki percakapan.

Lebih penting lagi, penyedia dukungan internasional telah diizinkan untuk memutuskan apa yang merupakan keberhasilan dan kegagalan aktivisme, dan siapa yang dapat diakui sebagai aktivis yang sah.

Oleh karena itu, banyak kelompok tanpa setitik pun semangat aktivis dalam darah mereka, yang pendiriannya sangat bertentangan dengan kebutuhan ideologis dan esensi feminisme dan hak-hak perempuan, dipromosikan secara serampangan karena mereka mematuhi syarat-syarat keterlibatan yang diatur (aturan main).

Di sisi lain, para aktivis yang berjuang untuk memiliki agenda harus tetap berada di bawah radar dan sering dicap sebagai “terlalu politis”.

Selain itu, sebagian besar modalitas dukungan Utara ke Selatan saat ini banyak dijual. Bekerja pada perubahan sosial dan kesetaraan gender secara bertahap diubah menjadi komoditas di bawah klaim mengatasi korupsi dan mengendalikan sumber daya dan pengeluaran. Dalam 20 tahun terakhir, USAID dan pemerintah Inggris telah menyalurkan sebagian besar sumber daya mereka ke negara-negara berkembang melalui perusahaan swasta.

Jenis perusahaan sub-kontrak yang bertindak semata-mata berdasarkan perhitungan keuangan ini dikendalikan untuk terlibat dalam isu-isu yang sangat kompleks, termasuk perdamaian dan rekonsiliasi, kekerasan seksual, anti-teror dan lain-lain. Entitas-entitas ini tidak hanya kekurangan keahlian dan pengetahuan tetapi juga minat dan empati yang tulus yang akan membuat mereka memenuhi syarat untuk peran dalam masyarakat sipil lokal.

Saat ini, keterlibatan antara Utara dan Selatan tentang hak-hak perempuan tidak didasarkan pada solidaritas seperti yang seharusnya. Sebaliknya, retorika kesetaraan gender dan hak-hak perempuan digunakan oleh lembaga-lembaga utara untuk memanfaatkan ide-ide ini. Konservatisme yang sekarang dominan di banyak lembaga ini mendorong depolitisasi gerakan perempuan, karena tidak memiliki kepentingan nyata dalam gerakan perempuan Afrika yang berkembang dan transformasi sosial.

Ini tidak dapat mengarah pada perubahan yang kita butuhkan. Kita tidak bisa berbicara tentang perubahan dan pembangunan gerakan di bawah persyaratan keterlibatan ini. Kecuali reformasi fundamental dan berani terjadi, hak asasi manusia, hak-hak perempuan dan pembangunan sosial akan diambil alih oleh institusi dagang.

Gerakan perempuan adalah gerakan politik. Mereka adalah tentang hubungan kekuasaan, posisi dan tujuan politik, terlibat dalam politik di luar representasi belaka, lebih sebagai konstituen sadar yang memiliki tujuan dan alat yang jelas untuk perlawanan dan didedikasikan untuk nilai-nilai solidaritas.

Aktivis perempuan dan feminis di seluruh dunia harus selalu ingat bahwa keterlibatan kita dalam hak-hak perempuan didasarkan pada apa yang telah kita derita dan terus derita. Sebagai feminis dan aktivis Afrika untuk hak dan kesetaraan perempuan, jangan pernah lupa bahwa beban adalah milik kita untuk dipikul, dan dimiliki.

Pandangan yang diungkapkan dalam artikel ini adalah milik penulis dan tidak mencerminkan sikap editorial Al Jazeera.

Penulis adalah Direktur Regional Inisiatif Strategis untuk Perempuan di Tanduk Afrika (SIHA).Hala Al-Karib adalah seorang aktivis dan praktisi penelitian dari Sudan. Dia adalah Direktur Regional Inisiatif Strategis untuk Wanita di Tanduk Afrika (SIHA) dan kepala editorial jurnal tahunan "Women in Islam".

Mama Ema Natkime Ditangkap Polisi

Tokoh Perempuan Papua dan Pembela Hak Asasi Manusia (HAM), Mama Ema Natkime.
NABIRE, KABARMAPEGAA.com—Tokoh Perempuan Papua dan Pembela Hak Asasi Manusia (HAM), Mama Ema Natkime bersama dua orang keluarga ditangkap Polisi, Selasa, (07/4), Timika, Papua.

Sebagaimana informasi yang dihimpun media ini, penangkapan tersebut diduga dilakukan oleh aparat TNI/Polri di Timika, Papua.

Kejadian tersbut, terjadi pada pukul 15.00 Waktu Papua, di SP-3 Timika, Papua. Dalam penangkapan ini, tidak hanya mama Ema melainkan bersama dua orang keluarganya atasnama: Wempi Onowame (40) dan Anis Uwama (40).

Sesuai informasi yang diterima media, Mama Emma, Anis dan Wempi, saat ini diamankan di rumah Tahanan Polres Timika di Mill 32 Areal Kuala Kencana untuk melakukan penyelidikan. Dan alasan Penangkapan, Keluarga belum mengetahui sampai saat ini.

Menanggapi kasus ini, pihak keluarga, kepada Koalisi Pengacara Hukum Papua untuk mohon bantuan advokasi.

“Sekian dan sekali lagi Kami keluarga sampaikan ucapan terima  kasih mohon untuk dukungan dan Advokasi,” Jelas dari salah satu keluarga yang tidak ingin namanya dipublis di media.
Pewarta: Manfred Kudiai/KM
Sumber : KABARMAPEGAA.com

Problematika Perempuan Papua dalam Bermasyarakat


           




Oleh:Fanny Quinea Kogoya


Bentuk kehidupan yang berlaku di lingkup komunitas suku-bangsa di dunia, di mana sistem kekerabatan patrineal juga dikenal dalam kalangan masyarakat Papua. Sistem patrineal yang dipahami umum adalah dominasi peran para kaum dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Pandangan yang memengaruhi sistem ini adalah paternalisme. Paternalisme menempatkan posisi kaum Hawa tidak lebih dari perut pelengkap kaum Adam.

Contoh yang paling jelas terlihat dalam sistem perkawinan di Papua. Marga menyanyikan istri dilebur ke dalam marga suami. Tidak hanya itu Posisi perempuan sendiri di mata laki-laki Papua secara turun temurun, telah menjadi sebuah sistem yang baku. Hal itu sulit terhapus begitu saja tanpa proses perkembangan kebudayaan.

Pandangan ini dipercaya masyarakat tradisional sebagai takdir, jadi tidak diakuinya sebagai sebuah penindasan. Sementara dalam masyarakat modern, sistem seperti itu dipandang sebagai bentuk kekerasan dan penindasan terhadap kaum perempuan. Dengan demikian, banyak organisasi pemerintah dan non pemerintah melakukan upaya penghapusan dominasi peran laki-laki terhadap perempuan dalam berbagai aspek di setiap negara.

Simone de Beauvoir, seorang wanita Prancis, dalam bukunya " The Second Sex" , karena "sejak masa patriakal, perempuan secara umum telah ditempatkan pada posisi kelas kedua di dunia yang ada prestasinya dengan laki-laki". Kondisi itu lebih terarah pada kekuatan lingkungan pendidikan dan budaya yang secara sengaja dikontrol dan dikuasai oleh laki-laki. Keberadaan ini tergabung dalam perempuan yang bebas dan merdeka sebagai relasinya dengan kaum laki-laki.

Teori di atas bila terobsesi dengan relasi perempuan dan laki-laki Papua, maka menemukan laki-laki Papua masih dominan dalam hal yang menjadi tujuan dalam kehidupan bermasyarakat. Kondisi ini diperkuat dengan adanya realita dalam kehidupan masyarakat tradisional di Papua yang menempatkan laki-laki sebagai penopang keluarga. Seorang laki-laki bertanggungjawab dalam menyediakan kebutuhan hidup keluarga.

Pandangan kehidupan masyarakat tradisional Papua terhadap laki-laki sebagai superpower dapat dilihat dari kekuatan fisik dan kemampuan laki-laki dalam menjalankan musuh (pada saat perang antar suku). Lenyap, dalam realita kehidupan masyarakat tradisional Papua, laki-laki-manusia.

Contohnya, seperti beberapa hal yang terjadi dalam kehidupan perempuan suku Dani di Wamena. Biasanya, perempuan memiliki waktu kerja lebih banyak dibanding kaum laki-laki. Mulai dari mengasuh anak, simpan ternak (babi), menggelola dan menyediakan bahan makanan.

Sementara itu, hak kebebasan perempuan untuk melakukan segala hal oleh keluarga (sang ayah), misalnya hak untuk sekolah dengan alasan perempuan tidak wajar untuk sekolah. Perempuan yang lahir sebagai pekerja atau penyedia harta bagi keluarga. Termasuk juga dalam dalam pembagian warisan, laki-laki simpanan yang diberikan dari sang ayah, sementara anak perempuan tidak memiliki hak warisan warisan atau warisan peninggalan nenek moyang.

Kondisi kehidupan masyarakat Papua seperti di atas ini tentunya tidak wajar atau dilestarikan di zaman ini. Sebagai bahan renungan bagi laki-laki Papua: "Apalah arti laki-laki Papua tanpa perempuan Papua? Sungguh tidak berarti apa-apa! Ibarat kepala tanpa badan! Atau layak dikatakan: "Hidup tanpa bernafas".

Karena itu, dalam jangka waktu ini, tentunya akan mengharapkan persiapan sumber daya manusia (SDM) yang handal dan siap pakai dalam kondisi apa pun. Maka, untuk mengamanakan waktu seperti ini, SDM perempuan Papua harus menjadi perhatian utama oleh pemerintah maupun keluarga. Sebab, keberhasilan perempuan di dunia globalisasi akan memengaruhi kemajuan mundurnya hidup bagi masyarakat Papua dalam segala aspek kehidupan.

Setelah melihat beberapa catatan di atas, perlu ada satu agenda perjuangan dalam mengangkat posisi perempuan Papua yang setara dengan kaum laki-laki Papua. Tentunya dalam berbagai aspek kehidupan.

Hal yang dilakukan oleh aktivis perempuan Papua seperti Mama Yosepha Alomang di Timika. Dengan segala kesederhanaannya, Mama Yosepha bangkit dan mempertanyakan posisi perempuan Papua sebagai orang yang merdeka dan bebas, melalui perjuangannya melawan PT Freeport Indonesia. Ia melawan Freeport yang menghancurkan seluruh ekosistem kehidupan masyakat Papua yang hidup di areal tambang perusahaan raksasa itu.

Karena itu, sudah saatnya kaum perempuan diberikan hak untuk memperjuangkan harkat dan martabatnya sebagai ciptaan Tuhan. Mereka bukan lagi manusia kedua. Mereka tidak lagi selalu berada di dapur. Seberat apa pun sebuah pekerjaan yang dilakukan kaum laki-laki Papua, perempuan Papua pun sanggup melaksanakannya.

Kehidupan kaum tanpa perempuan. Dalam banyak hal, perempuan sangat dibutuhkan lelaki. aturan sejarah Papua menceritakan, perempuan Papua sebenarnya adalah "roh" yang memberikan kehidupan bagi bangsa Papua.

Oleh karena itu, pandangan sempit dari kalangan laki-laki yang inginnya diubah. Lantaran pandangan seperti itu perempuan Papua selalu dihormati kaum lemah yang tugasnya melahirkan dan menyiapkan makanan di dapur. Intinya, mereka tidak boleh lebih dari laki-laki.

Inilah gugatan perempuan Papua saat ini. Perempuan Papua menggugat tentang cara pandang dan penempatan mereka dalam budaya Papua yang sangat menyiksa dan bahkan melanggar hak asasinya itu.


Penulis adalah Aktivis Perempuan Papua Barat.