Pemekaran wilayah provinsi merupakan pembagian dari kabupaten-kabupaten dari suatu provinsi dalam menjangkau luas daerah dan juga demi mencapai fungsi pemerintahan yang dapat menjamin keselarasan pembangunan daerah atau kabupaten dalam wilayah provinsi tersebut.
Pemekaran sebuah wilayah sudah terjadi sejak lama di Negara Repbulik Indonesia. dalam Undang-udang Nomor 22 Tahun 1999 dan mengarah pada Undang-Undang tahun 2007 tentang tata cara pembentukan sebuah daerah sebagai salah satu kunci dari keberhasilan otonomi daerah. (Ratnawati, 2005).
Pemekaran wilayah propinsi Papua Tengah ,Papua Barat Daya, Papua pegunungan Tengah, Papua selatan apakah pantas dapat dimekarkan walaupun masih banyak syarat-syarat yang harus dibenahi walau bertolak belakang? Bagaimana dengan situasi kemanusiaan yang terjadi ? juga untuk kepentingan siapa pemekaran wilayah itu dilaksanakan apakah untuk orang dari luar Papua (non Pribumi) dan Papua Barat(penduduk asli) ? Lalu apakah pemekaran wilayah ini berdasarkan kemauan atau keinginan dari masyarakat Papua Barat?,ataukah hanya oleh mereka yang punya kepentingan jabatan?
Pemekaran wilayah di Papua Barat merupakan keputusan sepihak tanpa pertimbangan yang matang demi menciptakan dasar harapan pemekaran wilayah itu sendiri, pastinya pemekaran wilayah dapat membawah perubahan-perubahan secara positif dan negatif bagi masyarakat Papua . Dengan demikian pemekaran wilayah ini seharusnya dapat disimpulkan dari persetujuan-persetujuan masyarakat akar rumput(penduduk asli) ,juga dari jumlah penduduk masyarakat adat Papua. Maka perlu menjadi bahan pertimbangan dan pergumulan bagi pemerintah provinsi Papua dan Papua Barat melalui pertimbangan-pertimbangan yang matang.
Penataan wilayah juga mencakup kemampuan melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan secara efektif dan efisien dengan menggunakan segala potensi dan sumber daya yang tersedia. (Abdurrahman S. ,1987).Terutama dalam membenahi dan menjalani tubuh pembangunan dari pelosok hingga kota-kota provinsi setempat. Dengan demikian provinsi Papua barat dan Papua dapat mencerminkan kemampuan-kemampuan dalam menjalankan atau melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan secara efektif dan efisien. Pemekaran Wilayah di Papua hanya berdasarkan kesepakatan elit daerah dan elit-elit pemerintah pusat demi jabatan juga demi mencapai keinginan yang diinginkan oleh elit-elit Negara dan daerah demi tujuan pribadi. Apakah pemekaran ini untuk masyarakat Papua jelas tidak demi jabatan elit daerah elit-elit daerah relah melakukan itu dengan angkah penduduk masyarakat Papua yang sangat minim dengan pembagian wilayah yang hanya tidak sesuai dengan angka penduduk masyarakat Papua. Dengan demikian dari angka penduduk masyarakat Papua dan Papua Barat apakah Pemekaran untuk masyarkat Papua jelas tidak untuk masyarakat, namun hanya untuk jabatan-jabatan elit-elit Papua untuk mencapai kekuasaan-kekuasaan pribadi yang diharapkannya dan demi tujuan Elit-elit Negara di Papua dengan kepentingannya. Pemekaran wilayah merupakan hasil dari pendapat dan aspirasi masyarakat ingin membentuk daerah otonom sendiri dengan alasan ingin peningkatan kesejahteraan masyarakat akan tetapi usulan ini sering kali dimanfaatkan untuk kepentingan dan mendapatkan status kekuasaan atas pembentukan daerah otonom baru.
Dampak Positif Pemekaran Wilayah
Pemekaran wilayah merupakan alasan percepatan pembangunan oleh pemerintah pusat. Kemudian wilayah-wilayah yang jauh bisa dapat terjangkau. Melalui amanat dari Undang-undang tahun 2001 tentang otonomi Khusus, dapat diperjelaskan untuk menciptkan kelancaran pembangunan dengan baik dan lancar melalui proses pembangunan jalan maka masyarakat tidak sulit dalam menjangkau suatu daerah. Juga demi mengankat harkat dan martabat masyarakat Papua.
Lebih jelas pemerintah hadir dengan pemekaran wilayah untuk mempercepatkan pembangunan demi kelancaran setiap pergerakan masyarakat dari pelosok ke kota juga dapat menjangkau jarak-jarak yang biasanya sulit dapat dijangkau oleh masyarakat dalam bepergian. Dengan demikian alasan utama dari pemerintah pusat dalam menyikapi pemekaran wilayah ini ialah demi jangkauan-jangkauan bagi pelosok-pelosok daerah papua, juga pemekaran juga demi menciptakan dan terselesaikannya pembangunan yang dapat dijangkau dengan cepat dan lancar.
Maka tujuan utama juga dampak positif yang ditanggapi dari pemerintah pusat oleh Mendagri dari pemekaran wilayah pemekaran wilayah ini demi meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat juga memperkokohkan basis ekonomi rakyat juga mempertimbangkan ekonomi daerah dan pusat dan memberi peluang lapang daerah mendapatkan investor secara langsung. Demi alasan-alasan inilah pemekaran itu dapat dibersikeraskan oleh pemerintah pusat. Demi kelancaran pembangunan maka pembangunan ini perlu diperhatikan jika hanya mementingkan pembangunan jalan juga jalur-jalur pembangunan maka memberikan peluang-peluang kerja bagi masyarkat papua untuk bekerja.
Dampak Negatif Pemekaran Provinsi Papua
Kita telah menyaksikan dan rasakan setiap pergumulan yang terjadi di tanah Papua walaupun dua provinsi saja tela terjadi berbagai kegejolakan dasyat sebagai wilayah Konflik. Demikian pemekaran wilayah ini bukan menjadi jawaban atas kekerasan yang terjadi diatas tanah Papua dan itu bukan yang diharapkan oleh masyarakat Papua dan Papua Barat.
Mengapa pemekaran wilayah bukan harapan Masyarakat Papua? Kita bisa saksikan ketika dalam dua provinsi saja kekerasan yang terjadi diatas tanah Papua Negara tidak pernah menyelesaikan juga tidak menyikapi setiap persoalan papua dengan hati mala selalu saja menerapkan pendekatan militer. Dengan demikian pemekaran wilayah bukan jawaban dari setiap keinginan masyarakat Papua, dengan alasan bahwa jika pemekaran wilayah menjadi jawaban bagi pemerintah pusat untuk menyelesaikan pembangunan lalu bagaimana dengan kekerasan yang terjadi ditanah Papua yang tara tiada hentinya. Demikian pemekaran wilayah merupakan jawaban kegagalan pemerintah pusat atas pembangunan manusia. Pembanguan jalan dan segalah macam alasan yang diutarakan oleh pemerintah pusat hanyalah jawaban jawaban untuk mendatangkan malapetaka.
Walaupun pemerintah pusat telah berupaya panjang dalam pertimbangan-pertimbangan dan duduk bersama-sama dengan tokoh-tokoh pilihan pemerintah pusat dalam hal ini Menteri Tito Karnavian dan 61 tokoh-tokoh Papua dan Papua Barat di Istana Negara, di Jakarta 10 September 2019. Kemudian Presiden Joko Widodo diminta memekarkan Papua menjadi lima Provinsi. Pemekaran Papua, Tito Ingin Tiru Perubahan di Papua, CNN Indonesia.
Dengan demikian pemekaran wilayah di Papua dapat mendatangkan Malapetaka bagi masyarakat Papua dan Papua Barat, karena jika pemerintah bersi keras dan mempertahan pemekaran bersama tokoh-tokoh misterius Papua dan Papua Barat, jawaban itu bukan jawaban positif bagi keberlangsungan hidup dan juga bukan jalan pembangunan manusia papua. Mengapa harus pemekaran demi kelancaran pembangunan. Apakah ini kegagalan pemerintah pusat bagi Papua maka jawabannya iala ini kegagalan pemerintah pusat demi pembangunan materi tanpa pembangunan akan kesejahteraan dan kemakmuran masyarkat Papua dan Papua Barat, kemudian bukan jawaban atas kekerasan dan suatu penyelesaikan akan wilayah konflik dan pemerintah pusat hanya akan terus pendropan militer demi kelancaran pembangunan demi kelancarannya.
Pemekaran Membawah Malapeka Di Papua
Pemekaran Wilayah Provinsi baru di Papua Barat dan Papua merupakan suatu kesepakatan yang dibuat tanpa suatu pertimbangan yang matang dari pemerintah pusat terutama bagi Menteri dalam Negeri, dengan demikian pemekaran provinsi di Papua dan Papua Barat bukanlah jawaban demi mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan dan walaupun nantinya banyak perubahan-perubahan dari sisi baik dan tidak baik. Jelas bahwa pemekaran akan menjadi malapeka bagi masyarakat Papua dan Papua Barat ketika pemekaran wilayah itu terjadi. Terutama ketika pemerintah pusat telah melalui banyak pertimbangan tapi apakah pemerintah pusat sudah memperhatikan angkat kepastian penduduk di Papua dan Papua Barat.
Pemekaran wilayah merupakan jawaban bagi pemerintah pusat demi kelancaran pembangunan dan dengan alasan bahwa kemudahan-kemudahan pembangunan wilayah atau pelosok-pelosok yang tidak dapat dijangkau. Namun hal ini tidak menjadi jawaban yang merubah hati masyarakat Papua semenjak Papua masuk kedalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hingga sampai saat ini masyarakat Papua tidak memintah pemekaran dengan alasan bahwa pemekaran hanyalah memberikan jawaban palsu dari pemerintah pusat kepada masyarakat Papua dan Papua Barat.
Pemekaran bukanlah jawaban yang dapat diinginkan oleh masyarkat Papua dan Papua Barat namun pemerintah pusat terus hadir dengan berbagai alasan jitu untuk mengelabui setiap keinginan masyarakat Papua. Karena jelas setiap peristiwa-peristiwa yang terjadi di Papua pemerintah pusat tidak pernah menyelesaikan dan terus melahirkan kekerasan dengan pendekatan militerisme yang dipasang oleh Negara sendiri. lalu apakah pemerintah masih mau bilang pemekaran adalah merupakan suatu jawaban. Namul alhasil masyarakat Papua tidak menginginkan pemekaran walaupun dua provinsi pemerintah diam dan terus hadir dengan pendekatan keamanan demi kelancaran pembangunan. Pemekaran wilayah mungkin menjadi jalan utama yang diambil demi pembangunan oleh Pemerintah pusat, namun perlu ditekankan bahwa pembangunan apapun itu yang dipertimbangkan oleh pemerintah bukan berarti akan menempuh jalan baik baik saja.
Pemekaran wilayah ini menjadi biang penyingkiran masyakat juga keterasingan yang akan digumuli masyarakat sendiri. dan menjadi ancaman bagi kebiasaan-kebiasaan masyarakat Papua dari kebiasaannya. Suatu perubahan besar lain terjadi dalam lenyapnya peraturan-peraturan adat yang sejauh itu dipandang sebagai dari sendirinya dengan demikian kebiasaan kebiasaan seperti suku-suku yang hidup dari sagu dan ada lagi yang hidup dari berkebun ubi-ubian atau pisang. Suku-suku pemakan sagu terutama terdapat di dataran-dataran rendah, sedangkan suku peladang ubi-ubian terdapat di daerah-daerah pegunungan yang tinggi. Jan Booelars, Manusi Irian. Ketika pemekaran itu hadir dengan demikian perubahan-perubahan yang tidak diinginkan oleh masyarkat Papua akan terjadi dan itu akan menjadi ancaman bagi adat istiadat juga tempat-tempat sacral yang sudah hidup dalam masyarkat Papua dan Papua Barat dalam kehidupan kesehariannya.
Pemerintah pusat perlu memperhatikan bahwa pembangunan manusia itu perlu menjadi jawaban untuk menggapai pembangunan di Papua, karena apalah daya pemekaran jika manusianya tidak pernah dimekarkan. Pemekaran memang menjadi malapetaka yang sungguh berat karena masyarakat Papua akan tersingkir dari tempatnya oleh gelombang transmigrasi masyarkat dari luar Papua dan menjadi ancaman daya persaingan ekonomi bagi masyarakat Papua.
Demikian Dapat diperhatikan bahwa pemekaran provinsi yang dapat diperjuangkan oleh elit-elit daerah dan elit-elit Negara dalam mewujudkan 6 wilayah provinsi di papua sebagai keberlangsungan pembangunan, maka hemat saya bahwa perlu memperhatikan tawaran yang dapat disajikan.
1. Pemekaran Wilayah di Papua bukan jawaban akan keberlangsungan hidup bagi pembangunan demi tujuan kesejahteraan dan kemakmuran manusia di Papua dan Papua Barat, tetapi pemekaran wilayah provinsi di papua hanya demi menyingkirkan masyarakat Papua
2. Pemekaran Papua tidak untuk masyarakat Papua tetapi hanya usaha elit-elit Negara di Jakarta dan elit-elit daerah di Papua demi mencapai kekuasaan pribadi. Juga demi tujuan-tujuan elit-elit Negara dalam kepentingannya. Maka pemekaran bukan suara-suara masyarakat Papua menyeluruh melainkan demi kepentingan kekuasaan dari elit-elit daerah dan Jakarta
3. Pemekaran Wilayah di Papua bukan jawaban bagi masyarakat Papua, dan masyarakat Papua hanya dari sekian tahun menunggu keadilan dan kebenaran dalam menyelesaikan kekerasan dari peristiwa ke peristiwa yang terjadi diatas tanah Papua.
4. Pemerintah pusat seharusnya mendengarkan suara masyarakat Papua bukan suara-suara pencari kekuasaan elit-elit daerah demi kepentingan pribadi. Karena pemekaran yang direncanakan pemerintah pusat hanya memberikan malapeka bagi masyarakat.
penulis
Fransiskus Tsolme
MAHASISWA STFT FAJAR TIMUR ABEPURA JAYAPURA
Sumber
Boeelars Jan. 1986,Manusi Irian Dahulu Sekang Masa Depan. Jakarta: PT Gramedia
Ratnawati,T. 2005. Pemekaran Wilayah dan Alternatif Pemecahan Wilayah. Jakarta: Yayasan Harkat.
Abdurrahman, S. 1987.Beberapa Pemikiran Tentang Otonomi Daerah. Jakarta: PT Media Sarana Press.
