Poster Seruan Aksi MAI-P KK Sorong Raya

PERINGATAN 64 TAHUN ROMA AGREEMENT ILEGAL DI WEST PAPUA (30 September 1962 - 30 September 2026)

"BERIKAN HAK MENENTUKAN NASIB SENDIRI BAGI RAKYAT WEST PAPUA."

Salam Masyarakat Adat!
Salam Pembebasan!

Perjanjian Roma yang disepakati di Roma, Italia pada 30 September 1962 merupakan kelanjutan dari Perjanjian New York 15 Agustus 1962. Kedua perjanjian internasional ini cacat secara mendasar karena merumuskan dan menentukan nasib serta masa depan Bangsa West Papua tanpa melibatkan satu pun perwakilan resmi dari Orang Asli Papua sebagai pemilik sah Tanah Air West Papua. Perjanjian Roma lahir dari konstelasi Perang Dingin dan skenario geopolitik Amerika Serikat melalui usulan Ellsworth Bunker guna mengamankan kepentingan ekonomi, politik, mineral, dan perluasan pengaruh kapitalisme global di wilayah Indo-Pasifik, sehingga hak-hak dasar rakyat Papua dikorbankan demi aliansi politik-militer internasional.

Perjanjian Roma telah mengkhianati amanat penentuan nasib sendiri yang tercantum dalam Perjanjian New York. Prinsip satu orang satu suara (one man one vote) diganti secara sepihak dengan sistem musyawarah, yang kemudian berujung pada pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat atau PEPERA 1969 yang penuh intimidasi, teror, manipulasi, serta intervensi militer. Selain itu, masa tugas pemerintahan sementara PBB atau UNTEA yang seharusnya mengawal transisi secara demokratis hingga referendum 1969 justru dipangkas, lalu administrasi West Papua diserahkan kepada Pemerintah Indonesia sejak 1 Mei 1963. Bahkan sebelum PEPERA dilaksanakan, Pemerintah Indonesia telah menandatangani Kontrak Karya Pertama dengan perusahaan pertambangan PT Freeport Indonesia pada 7 April 1967, yang membuktikan bahwa keberadaan negara Indonesia di atas tanah West Papua sejak awal berlandaskan pada motif eksploitasi sumber daya alam.

Hingga saat ini, perampokan ruang hidup dan pelanggaran hak asasi manusia terus berlangsung di atas Tanah West Papua. Pengundangan Undang-Undang Otonomi Khusus No. 2 Tahun 2021 atau Otsus Jilid II hanyalah kamuflase politik kooptasi pemerintah untuk melanggengkan eksploitasi sumber daya alam serta menggeser demografi Papua. Regulasi Otsus tidak memberikan kewenangan riil kepada Majelis Rakyat Papua untuk melindungi hak-hak dasar Orang Asli Papua, melainkan memperpanjang penderitaan rakyat, pelanggaran HAM, ekosida, serta ancaman kepunahan bagi manusia Papua.

Melihat rekam jejak ketidakadilan sejarah tersebut, kami dari Masyarakat Adat Independen Papua Komite Sorong Raya, mengundang seluruh elemen Masyarakat Adat Papua, pemuda, mahasiswa,aktivis lingkungan dan HAM, LSM, serta individu pro-demokrasi di sekitaran wilayah Sorong Raya untuk hadir dan bersatu dalam aksi penyampaian pendapat di muka umum (Mimbar Bebas), yang sedianya akan dilaksanakan pada:

Hari/Tgl : Rabu, 30 September 2026.
Tempat : Depan Studio Foto Elyn, Remu Utara - Kota Sorong.
Pukul : 14.00 WPB - selesai.
Bentuk Aksi : Mimbar Bebas

Demikian seruan aksi mimbar bebas ini kami keluarkan untuk diketahui dan dilaksanakan bersama.

"𝐒𝐞𝐥𝐚𝐦𝐚𝐭𝐤𝐚𝐧 𝐓𝐚𝐧𝐚𝐡 𝐀𝐝𝐚𝐭 & 𝐌𝐚𝐧𝐮𝐬𝐢𝐚 𝐏𝐚𝐩𝐮𝐚"

Foto Pribadi Ebis

Oleh Elisa Bisulu

IBU PERTIWI ITU SIAPA???

(Sebab nenek moyang dan Sejarah bangsa kita tidak pernah berbicara tentang dia, bahkan tidak mengenalnya.)

Tanggal 1 Mei 1963 sering diperingati oleh negara dan rakyat Indonesia pada umumnya sebagai hari “kembalinya Papua ke pangkuan Ibu Pertiwi.” Sebuah kalimat yang terdengar puitis, hangat, dan penuh makna kebangsaan. Namun di balik keindahan kata-kata itu, tersembunyi satu pertanyaan sederhana yang tak pernah benar-benar dijawab: "KAPAN PAPUA PERNAH PERGI SEHINGGA HARUS KEMBALI?"

Sejak Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia berdiri dengan klaim besar: bahwa seluruh wilayah bekas Hindia Belanda adalah bagian dari dirinya. Klaim ini terdengar logis, bahkan sah dalam kerangka *uti possidetis juris*. Tetapi sejarah tidak selalu tunduk pada logika politik tersebut.

Bahkan dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) 1949 saat Belanda memberikan kedaulatan atau kemerdekaan penuh bagi Indonesia, dunia internasional hanya mengenal dan mengakui kedaulatan Indonesia hanya Meliputi wilayah "Sumatra (Aceh) hingga ke MALUKU (Amboina/Ambon) saia, tanpa Papua. Wilayah Papua masih tetap berada di tangan Kerajaan Belanda. Artinya, pada momen paling penting dalam kelahiran negara Indonesia secara hukum internasional, Papua **tidak ikut masuk** di dalamnya. Jadi, narasi “kembali” mulai goyah sejak titik ini.

Namun sejarah tidak berhenti di situ. Di tengah panasnya Perang Dingin, nasib Papua tidak ditentukan oleh rakyatnya sendiri, melainkan oleh meja diplomasi global. Melalui Perjanjian New York (15 Agustus 1962) hingga Perjanjian Roma (30 September 1962). Administrasi Papua dipindahkan; dari Belanda ke Perserikatan Bangsa-Bangsa, lalu ke Indonesia. Semua atas nama penyelesaian konflik. Semua atas nama stabilitas.

Rakyat Papua dijanjikan satu hal: mereka akan diberi kesempatan untuk menentukan nasibnya sendiri.

Janji yang erdengar mulia, tetapi bagaimana realitasnya?

LANJUT!

Pada tahun 1969, melalui Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA), dunia menyaksikan sesuatu yang disebut sebagai “penentuan nasib sendiri.” Namun, bukan jutaan suara rakyat yang dihitung, melainkan hanya 1.025 orang yang dipilih. Bukan suara bebas tanpa tekanan, melainkan suara yang, menurut banyak laporan, lahir dalam bayang-bayang kekuasaan.

Apakah itu yang disebut kehendak rakyat?

Ketika hasil itu dibawa ke Perserikatan Bangsa-Bangsa, dunia tidak sepenuhnya bersorak. PBB hanya “mencatat.” Bukan mengesahkan dengan keyakinan penuh, melainkan menerima dengan diam; sebuah diam yang sering kali lebih politis daripada jujur.

DAN disinilah luka itu bermula.

Negara menyebutnya INTEGRASI, Namun rakyat Papua mengenalnya sebagai ANEKSASI. Dunia menyebutnya SELESAI, tetapi tidak dengan SEJARAH.

Karena integrasi sejati tidak lahir dari tekanan. Ia lahir dari pilihan. Dari kehendak bebas. Dari suara yang tidak dipilihkan, tidak diarahkan, dan tidak dibatasi.

LALU, bagaimana dengan “IBU PERTIWI”?

Bagi banyak orang Indonesia, ia adalah simbol tanah air, ibu yang melahirkan dan memelihara bangsa. Namun bagi rakyat bangsa Papua, “ibu” itu bukan bagian dari ingatan kolektif kami. Kami memiliki tanah, leluhur, dan identitas sendiri; yang tidak selalu terhubung dengan narasi besar Indonesia.

Ketika sebuah simbol dipaksakan menjadi milik semua, tanpa pernah benar-benar dirasakan oleh semua, maka ia berubah dari pemersatu menjadi penanda jarak.

Papua hari ini bukan hanya soal masa lalu. Ia adalah soal kejujuran. Soal keberanian untuk bertanya: apakah yang terjadi dulu benar-benar adil? Apakah suara yang diambil benar-benar suara rakyat? Dan apakah hukum internasional ditegakkan, atau hanya disesuaikan dengan kepentingan zaman?

Mungkin, secara hukum, dunia telah menganggap Papua sebagai bagian dari Indonesia. Tetapi secara moral, pertanyaannya masih menggantung.

Dan selama pertanyaan itu belum juga dijawab dengan jujur, maka Papua akan tetap menjadi kisah yang belum selesai.

"𝙎𝙚𝙡𝙖𝙢𝙖𝙩𝙠𝙖𝙣 𝙏𝙖𝙣𝙖𝙝 𝘼𝙙𝙖𝙩 & 𝙈𝙖𝙣𝙪𝙨𝙞𝙖 𝙋𝙖𝙥𝙪𝙖."