Oleh Elisa Bisulu

Pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai penanaman sawit di Papua untuk produksi BBM mencerminkan keberlanjutan paradigma pembangunan ekstraktif yang menempatkan Papua sebagai ruang ekonomi, bukan sebagai ruang hidup masyarakat adat. Tulisan ini menganalisis pernyataan tersebut dalam kerangka kolonialisme internal, ekonomi politik sumber daya alam, dan konflik agraria di Papua Barat.

Pernyataan Presiden Indonesia ke- 8 tersebut, tidak boleh dibaca sebagai wacana spontan, metafora kasar, atau sekadar retorika politik. Dalam konteks kekuasaan negara, ucapan seorang presiden bukanlah omong kosong. Ia adalah sinyal kebijakan, penanda arah pembangunan, dan legitimasi awal bagi tindakan administratif, hukum, hingga koersif di lapangan. Sejarah menunjukkan bahwa setiap pernyataan strategis dari kepala negara akan segera diterjemahkan menjadi program, proyek, dan operasi yang dieksekusi oleh seluruh perangkat negara dari kementerian teknis hingga aparat keamanan.

Dalam kasus Papua, pernyataan tersebut hampir pasti akan dijalankan dengan backup penuh struktur kekuatan negara, terutama militer dan kepolisian (TNI–Polri). Pengalaman empiris di berbagai wilayah Papua memperlihatkan bahwa proyek-proyek berskala besar terutama yang dikategorikan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) selalu diiringi dengan peningkatan kehadiran aparat bersenjata. Negara tidak datang sebagai pelindung rakyat, melainkan sebagai penjaga kepentingan modal dan pengaman proses perampasan tanah.

Contoh paling nyata adalah pembabatan sekitar 2 juta hektare lahan di Merauke, yang telah dan sedang dikorbankan atas nama PSN pangan dan energi. Proyek ini bukan hanya menghancurkan hutan dan ruang hidup masyarakat adat Marind, tetapi juga memperlihatkan pola klasik pembangunan kolonial: tanah adat diambil, ekologi dihancurkan, rakyat disingkirkan, sementara keuntungan ekonomi mengalir ke korporasi dan elite politik di pusat. Merauke menjadi laboratorium kekerasan pembangunan yang kini hendak direplikasi di wilayah lain Papua.

Pola yang sama sedang dan akan diterapkan di wilayah Sorong Raya, dengan luas konsesi sekitar 98.000 hektare yang membentang di Kabupaten Sorong, Sorong Selatan (Sorsel), hingga Tambrauw. Wilayah ini bukan tanah kosong, melainkan ruang hidup masyarakat adat dengan keanekaragaman hayati yang sangat tinggi. Namun, di mata negara dan korporasi, Sorong Raya direduksi menjadi angka konsesi dan potensi ekonomi. Jika proyek ini berjalan, maka konflik agraria, kerusakan ekologis, dan militerisasi ruang hidup adalah keniscayaan, bukan kemungkinan.

**

Ekspansi sawit di Papua Barat tidak dapat dipisahkan dari dinamika kapitalisme global yang tengah mengalami krisis struktural. Dalam situasi krisis iklim, krisis energi, dan krisis pangan dunia, kapitalisme mencari wilayah baru untuk mempertahankan laju akumulasi. Papua dengan hutan luas, tanah adat yang belum sepenuhnya dikapitalisasi, serta posisi geopolitik strategis diposisikan sebagai frontier terakhir ekspansi modal.

Dalam logika kapitalisme, krisis bukanlah akhir, melainkan peluang. Bioenergi berbasis sawit dipromosikan sebagai solusi hijau, padahal sejatinya ia adalah mekanisme akumulasi primitif gaya baru: pengambilalihan tanah adat, komodifikasi alam, dan penghisapan tenaga kerja murah. Negara berperan aktif sebagai fasilitator akumulasi dengan menyediakan regulasi, izin konsesi, infrastruktur, dan aparat keamanan.

Apa yang disebut pembangunan nasional sesungguhnya adalah proses akumulasi kapital melalui perampasan (accumulation by dispossession). Tanah yang sebelumnya dikelola secara komunal diubah menjadi aset privat korporasi; hutan yang menjadi ruang hidup direduksi menjadi komoditas; dan masyarakat adat dipaksa masuk ke relasi produksi kapitalis sebagai buruh rendahan atau korban penggusuran.

Di Papua Barat, ekspansi modal ini memiliki watak yang jauh lebih brutal karena berlangsung dalam konteks kolonialisme internal. Negara bertindak bukan sebagai representasi kehendak rakyat Papua, melainkan sebagai manajer wilayah bagi kepentingan kapital nasional dan transnasional. Dalam struktur ini, sawit, tambang, dan PSN bukanlah kebijakan sektoral, melainkan instrumen utama reproduksi kekuasaan ekonomi-politik.

Militerisasi ruang hidup masyarakat adat berfungsi sebagai alat disiplin kapitalisme. Aparat keamanan tidak hanya menjaga stabilitas, tetapi memastikan kelancaran investasi. Kekerasan, intimidasi, dan kriminalisasi perlawanan rakyat menjadi bagian inheren dari proses ekspansi modal. Dengan demikian, kapitalisme di Papua tidak hadir dalam bentuk pasar bebas yang netral, melainkan sebagai sistem yang dipaksakan melalui kekuasaan negara dan senjata.

Lebih jauh, Papua Barat hari ini tidak hanya dieksploitasi untuk kebutuhan nasional, tetapi juga diseret masuk ke dalam rantai pasok global. Sawit Papua bukan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan energi rakyat Papua, melainkan untuk menopang pasar global biofuel dan kepentingan industri besar. Nilai surplus yang dihasilkan tidak tinggal di Papua, melainkan mengalir keluar wilayah, memperkaya korporasi dan elite, sementara rakyat Papua menanggung kerusakan ekologis dan sosial yang permanen.

Dalam konteks ini, sawit bukan sekadar komoditas, tetapi alat kolonial kapitalisme. Ia bekerja menghancurkan relasi sosial adat, memutus hubungan spiritual dengan tanah, dan menggantinya dengan logika untung-rugi. Ekosida dan etnosida bukan dampak sampingan, melainkan konsekuensi logis dari sistem yang menempatkan akumulasi modal di atas kehidupan manusia dan alam.

Karena itu, perlawanan rakyat Papua terhadap sawit, PSN, dan proyek ekstraktif lainnya sejatinya adalah perlawanan terhadap kapitalisme itu sendiri. Ia adalah perjuangan mempertahankan kehidupan dari sistem global yang rakus dan destruktif. Dalam kerangka ini, Hak Menentukan Nasib Sendiri bukan hanya tuntutan politik, tetapi juga syarat material untuk menghentikan ekspansi kapital yang menghancurkan.

Tanpa kedaulatan politik, Papua akan terus dijadikan zona pengorbanan kapitalisme global. Tanpa kontrol rakyat atas tanah dan sumber daya, akumulasi akan terus berlangsung melalui perampasan. Dan tanpa pembongkaran struktur kolonial, Papua akan tetap menjadi ladang eksploitasi yang diselimuti narasi pembangunan dan kepentingan nasional.

***

Dalam menghadapi genosida struktural, etnosida kebudayaan, dan ekosida ekologis yang terus berlangsung di atas tanah Papua Barat, satu kesimpulan politik tidak lagi dapat dihindari, yaitu: Hak Menentukan Nasib Sendiri (Right to Self-Determination) atau yang secara jujur disebut Papua Merdeka adalah satu-satunya solusi mendasar untuk mengakhiri seluruh rangkaian ketidakadilan tersebut.

Masalah Papua bukan sekadar soal kebijakan pembangunan yang keliru, bukan pula soal kurangnya anggaran atau salah urus pemerintahan. Masalah Papua adalah masalah struktur kekuasaan kolonial. Selama Papua tetap berada di bawah kendali politik dan ekonomi negara yang tidak lahir dari kehendak bebas rakyat Papua sendiri, maka perampasan tanah akan terus terjadi, proyek ekstraktif akan terus dipaksakan, kekerasan negara akan terus dilegitimasi, dan rakyat Papua Barat akan terus menjadi korban pembangunan yang tidak pernah mereka pilih.

Hak Menentukan Nasib Sendiri bukan konsep radikal atau ilegal. Ia adalah hak dasar yang diakui dalam hukum internasional, sebagaimana tercantum dalam: Piagam PBB, Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, serta Kovenan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya.

Hak ini menegaskan bahwa setiap bangsa berhak menentukan status politiknya sendiri dan mengelola sumber daya alamnya demi kepentingan rakyatnya sendiri.

Dalam konteks Papua Barat, hak ini telah lama dirampas, dimanipulasi, dan disangkal. Maka selama penyangkalan itu terus berlangsung, setiap kebijakan, termasuk sawit, BBM, dan proyek strategis nasional hanyalah kelanjutan dari penjajahan dengan bahasa administratif.

Papua Merdeka bukan ancaman bagi kemanusiaan. Justru sebaliknya, Papua Merdeka adalah tawaran solusi politik untuk menghentikan kekerasan struktural, penghancuran lingkungan, pemiskinan sistematis, dan penghapusan identitas bangsa Papua Barat.

Hanya dalam kondisi rakyat Papua berdaulat atas tanah, hutan, dan masa depannya sendiri, pembangunan dapat berangkat dari kebutuhan rakyat, menghormati nilai adat dan ekologi, serta menjamin keadilan sosial yang sejati.

Tanpa kedaulatan politik, tidak akan pernah ada keadilan ekonomi.

Tanpa penguasaan atas tanah sendiri, tidak akan ada kesejahteraan.

Tanpa kemerdekaan, pembangunan hanyalah alat penindasan.

****

Dengan demikian, pernyataan Presiden Prabowo harus dibaca sebagai lonceng peringatan. Ia menandai niat politik negara untuk mempercepat ekspansi ekstraktivisme di Papua Barat dengan legitimasi penuh kekuasaan negara. Sawit bukan sekadar tanaman, dan BBM bukan sekadar energi; keduanya adalah pintu masuk bagi kolonialisme yang dilembagakan melalui kebijakan, dijaga oleh senjata, dan dibungkus dengan narasi kepentingan nasional.

Dalam konteks ini, penolakan rakyat Papua terhadap sawit, PSN, dan seluruh proyek ekstraktif bukanlah sikap anti-pembangunan. Ia adalah bentuk pembelaan hidup, pembelaan atas tanah adat, martabat manusia, dan masa depan ekologis Papua. Ketika negara memilih jalan kekerasan struktural, maka perjuangan Hak Menentukan Nasib Sendiri bukan lagi pilihan ideologis, melainkan keharusan historis.

Pernyataan Presiden Prabowo tentang sawit di Papua harus juga dicatat sejarah sebagai titik penyingkapan niat politik negara terhadap tanah dan rakyat Papua. Ia adalah sinyal bahwa kehancuran akan dilembagakan jika tidak dilawan secara sadar, kolektif, dan terorganisir.

Karena itu, rakyat Bangsa Papua Barat tidak boleh lagi ragu:

• Hak Menentukan Nasib Sendiri adalah harga mati,

• Papua Merdeka adalah jalan keluar,

• dan persatuan rakyat adalah kekuatan utama.

Ini bukan seruan kebencian.

Ini adalah seruan hidup.

Ini bukan ajakan kehancuran.

Ini adalah tuntutan keadilan sejarah.

Tanah Papua bukan objek eksploitasi.

Papua adalah bangsa.

"Dan Hak Menentukan Nasib Sendiri atau Kemerdekaan Ialah Hak Segala Bangsa."

"𝙎𝙚𝙡𝙖𝙢𝙖𝙩𝙠𝙖𝙣 𝙏𝙖𝙣𝙖𝙝 𝘼𝙙𝙖𝙩 & 𝙈𝙖𝙣𝙪𝙨𝙞𝙖 𝙋𝙖𝙥𝙪𝙖"