𝐏𝐫𝐨𝐤𝐥𝐚𝐦𝐚𝐬𝐢 𝟏 𝐉𝐮𝐥𝐢 𝟏𝟗𝟕𝟏 𝐒𝐞𝐛𝐚𝐠𝐚𝐢 𝐁𝐞𝐧𝐭𝐮𝐤 𝐏𝐞𝐫𝐥𝐚𝐰𝐚𝐧𝐚𝐧 𝐒𝐢𝐦𝐛𝐨𝐥𝐢𝐤 𝐓𝐞𝐫𝐡𝐚𝐝𝐚𝐩 𝐀𝐧𝐞𝐤𝐬𝐚𝐬𝐢

Proklamasi kemerdekaan Papua Barat pada 1 Juli 1971 oleh Seth Jafet Rumkorem adalah sebuah tindakan politik simbolik yang menolak secara tegas proses integrasi Papua ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yang oleh sebagian rakyat Papua dianggap sebagai aneksasi, bukan integrasi sukarela.

Proklamasi ini tidak hanya menyatakan berdirinya Republik Papua Barat, tetapi juga menjadi bentuk protes langsung terhadap hasil Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) 1969, yang dianggap cacat secara prosedural dan manipulatif. Dalam pandangan kelompok separatis, Pepera adalah bentuk legalisasi aneksasi oleh Indonesia yang didukung oleh kekuatan militer dan diaminkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, Belanda tetap mempertahankan kendali atas wilayah Papua hingga awal tahun 1960-an. Wilayah ini kemudian dipindahkan ke Indonesia berdasarkan Perjanjian New York (1962), yang dibuat antara Belanda dan Indonesia tanpa melibatkan rakyat Papua secara langsung.

Pada tahun 1969, dilakukan Pepera yang seharusnya memberi hak menentukan nasib sendiri kepada rakyat Papua. Namun, karena hanya melibatkan 1.026 delegasi yang dipilih dan ditekan, banyak pihak menyebut Pepera sebagai bentuk "rekayasa politik" yang mencederai prinsip demokrasi.

Dalam konteks inilah proklamasi 1 Juli 1971 muncul sebagai reaksi keras terhadap proses yang dianggap sebagai pencaplokan paksa wilayah Papua ke dalam Indonesia.

Dengan memproklamasikan kemerdekaan Papua Barat, Seth Rumkorem menyampaikan beberapa poin penting:

• Bahwa tanah Papua adalah wilayah yang memiliki hak penuh atas penentuan nasib sendiri.

• Bahwa hasil Pepera tidak sah dan tidak mewakili aspirasi rakyat Papua.

• Bahwa rakyat Papua berhak menyatakan kemerdekaan secara sepihak sebagai bentuk perlawanan terhadap pendudukan militer dan dominasi politik dari Jakarta.

Proklamasi ini tidak dilakukan di kota besar atau forum internasional, melainkan di Markas Victoria, sebuah basis gerilya di hutan. Lokasi ini menjadi simbol bahwa meskipun tidak memiliki kekuatan formal, rakyat Papua tetap memiliki aspirasi untuk menentukan nasib sendiri di luar struktur negara Indonesia.

Bentuk protes ini tidak hanya soal wilayah atau batas politik, tetapi juga tentang Marginalisasi ekonomi dan eksploitasi sumber daya alam oleh perusahaan-perusahaan besar seperti Freeport.

Militerisasi wilayah Papua yang menyebabkan pelanggaran HAM, pengungsian, dan trauma kolektif masyarakat adat.

Proklamasi 1 Juli 1971 bisa dibaca sebagai reaksi terhadap dehumanisasi dan penyingkiran struktur sosial-politik tradisional Papua oleh sistem pemerintahan Indonesia yang bermaksud dan tidak inklusif terhadap identitas budaya Papua.

Meskipun tidak diakui secara internasional, dan tidak berhasil membangun negara merdeka secara de facto maupun de jure, proklamasi ini tetap menjadi landasan moral dan sejarah bagi berbagai gerakan kemerdekaan Papua hingga hari ini.

1 Juli terus diperingati oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan kelompok pro-kemerdekaan lainnya sebagai Hari Kemerdekaan Papua Barat yang sah.

Proklamasi ini memupuk kesadaran politik dan identitas nasional alternatif di kalangan orang Papua, yang melihat diri mereka sebagai bangsa yang terpisah dari Indonesia.

Proklamasi 1 Juli 1971 oleh Seth Jafet Rumkorem adalah bentuk perlawanan simbolik, politik, dan ideologi terhadap proses aneksasi tanah Papua oleh Indonesia. Ia tidak sekadar menyatakan administratif, melainkan juga bentuk seruan moral dan historis untuk mengoreksi ketidakadilan dalam proses dekolonisasi dan integrasi yang dirasakan oleh masyarakat Papua.

Dalam sejarah Papua modern, proklamasi ini adalah tonggak penting yang menunjukkan bahwa perjuangan Papua bukan hanya soal kemerdekaan formal, tetapi juga soal pengakuan atas identitas, martabat, dan hak untuk menentukan masa depan sendiri.

"" 𝐏𝐫𝐨𝐤𝐥𝐚𝐦𝐚𝐬𝐢 𝐊𝐞𝐦𝐞𝐫𝐝𝐞𝐤𝐚𝐚𝐧 𝐁𝐚𝐫𝐚𝐭 (𝟏 𝐉𝐮𝐥𝐢 𝟏𝟗𝟕𝟏 - 𝟏 𝐉𝐮𝐥𝐢 𝟐𝟎𝟐𝟓 )"

"𝙎𝙚𝙡𝙖𝙢𝙖𝙩𝙠𝙖𝙣 𝙏𝙖𝙣𝙖𝙝 𝘼𝙙𝙖𝙩 & 𝙈𝙖𝙣𝙪𝙨𝙞𝙖 𝙋𝙖𝙥𝙪𝙖"